Ajak Kelompok Nelayan Awasi Pemilihan Serentak, Bawaslu Gelar Sosialisasi Partisipatif

Bawaslu Kota Pariaman lakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Nelayan Kota Pariaman yang digelar di Aula RM Sambalado, Kamis (06/06/24).

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Ulil Amri sekaligus membuka acara, beserta jajaran staf Bawaslu Kota Pariaman, dan terundang komunitas nelayan yang ada di Kota Pariaman dengan menghadirkan narasumber Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Fery Ferdian dan Dosen Uin Padang, Aidil Aulia.

Dalam sambutannya, Ulil Amri mengajak komunitas nelayan untuk turut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, karena suksesnya pemilihan dipengaruhi oleh partisipasi dan pengawasan bersama masyarakat.
Menurutnya nelayan adalah kelompok masyarakat yang sering mengabaikan hari untuk memilih, karena logikanya aktivitas sehari hari ke laut dan belum memiliki teknologi yang cukup untuk mengelola nelayan mencoblos saat berada di laut, beda dengan negara lain seperti Australia.

Dalam pemaparan materi, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Ferry Ferdian menyampaikan bahwa Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan lalui pemilihan umum. Dan wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ferry menilai dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka pelaksanaan demokrasi juga akan dapat dicapai dengan baik pula.

Selain itu ia menyampaikan "Dalam demokrasi, tanpa adanya keterlibatan rakyat khususnya dalam pemilihan, nilai dari norma demokrasi akan kurang. Dengan adanya demokrasi, maka kekuasaan ditangan satu orang tidak akan terjadi,"tambahnya.

Narasumber lain Dosen UIN Padang, Aidil Aulya menyebut bahwa Pilkada 2024 merupakan tonggak sejarah, karena merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak di Indonesia sesuai dengan regulasi. Ketidakpedulian dlm demokrasi adalah ancaman bagi orang lain dalam pencapaian tujuan, dengan kata lain kita harus terlibat langsung dalam politik di Indonesia demi keberlangsungan hajat hidup.

"Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam pemilu harus ditempatkan sebagai subjek. Tensi politik dalam pilkada lebih tinggi drpd tensi saat pemilu. Maka dari itu diperlukan adanya Pengawasan partisipatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan bersama masyarakat.