Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Pariaman Ikuti Diskusi Sepakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Diskusi Sepakat yang diikuti oleh Bawaslu Kota Pariaman, 02/02/2026

Diskusi Sepakat yang diikuti oleh Bawaslu Kota Pariaman, 02/02/2026

Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman - Bawaslu Kota Pariaman mengikuti kegiatan Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat (Sepakat) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui zoom meeting pada senin, 02/02/2026.

Kegiatan ini merupakan tindaklajut dari Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelengaraan Pemilihan Umum diluar Tahapan dan Mempersiapkan Pengawasan Pemilu Tahun 2029 dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029 pada pokoknya merumuskan visi Bawaslu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial yang diikuti oleh Pimpinan dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Sepakat kali ini menghadirkan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da P. Sarmento, dan Pimpinan Bawaslu Kepulauan Mentawai, Nasrullah. 

Dalam penyampaian materi, Nasrullah membahas terkait navigasi penegakkan hukum pemilu di bumi Sikerei, yang mana di Kepulauan Mentawai memiliki tantangan tersendiri dalam mengawalk proses pemilu.

"Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata, kepadatan relatif rendah serta karakter masyarakat yang kuat dengan nilai dan struktur yang ada. Oleh karena itu, Mentawai memiliki keterbatasan sendiri seperti sumber daya pengawas, luasnya wilayah pengawasan, serta kendala akses dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu", ujarnya.

"Untuk itu diperlukan adanya navigasi pengawasan pemilu untuk mempermudah teknis pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui pemetaan kerawanan, penentuan wilayah prioritas, serta pengelolaan waktu dan sumber daya pengawas secara efektif dan terukur", tambah Nasrullah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nonato Da P. Sarmento, dengan wilayah sebaran penduduk yang tidak merata sehingga perlu dibutuhkan navigasi pengawasan.

Dengan Diskusi ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman persepsi dan peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam proses pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu dan tantangannya. Hal ini dilaksanakan dalam mewujudkan persamaan persepsi dalam pengawasan dan meningkatkan efektivitas dan profesionalitas jajaran Bawaslu se-Sumatera Barat.

Editor : Cha_MY