Samakan Pemahaman Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Pariaman Ikuti Rakor Optimalisasi Pemanfaatan Pengelolaan SiGapLapor

Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman - Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran Pemilu serta memperkuat pemahaman jajaran terhadap pemanfaatan sistem informasi pelaporan, Bawaslu Kota Pariaman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemanfaatan Pengelolaan SiGapLapor yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Senin (09/11/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi dan pemahaman jajaran pengawas Pemilu terkait pengembangan serta optimalisasi sistem pengelolaan laporan dugaan pelanggaran melalui SiGapLapor. Pemanfaatan sistem informasi tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung dalam mewujudkan proses penerimaan dan pengelolaan laporan yang lebih tertib, sistematis, serta terdokumentasi dengan baik.

Melalui rapat koordinasi ini, jajaran Bawaslu diharapkan dapat memahami mekanisme dan tata kelola penggunaan SiGapLapor, sehingga pemanfaatannya dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan, khususnya pada aspek penerimaan dan pengelolaan laporan dugaan pelanggaran.

Optimalisasi sistem informasi pelaporan juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola penanganan pelanggaran yang mengedepankan ketelitian, ketepatan administrasi, serta kesesuaian prosedur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap laporan dugaan pelanggaran dapat dikelola secara sistematis dan memiliki dokumentasi yang jelas.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Pariaman dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesiapan jajaran dalam menghadapi pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk pengelolaan laporan dugaan pelanggaran pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman dan peningkatan kemampuan jajaran dalam mengoptimalkan pemanfaatan SiGapLapor sebagai instrumen pendukung penanganan pelanggaran, guna memperkuat profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.