Pasca Penandatanganan MoU, Bawaslu Pariaman Dampingi Desa Sikapak Timur terkait Pengelolaan PPID

Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman - Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang keterbukaan informasi publik, Ketua Bawaslu Bawaslu Kota Pariaman, Riswan beserta staf melakukan pendampingan kepada Desa Sikapak Timur terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kamis (10/09/2026).

Pendampingan ini merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Bawaslu Kota Pariaman mendorong Desa Sikapak Timur agar pengelolaan informasi publik dapat dilaksanakan secara sistematis, transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain membahas pengelolaan PPID, kunjungan Bawaslu Kota Pariaman juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pengisian kuesioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Evaluasi dilakukan dengan mencermati kelengkapan data dan dokumen serta memastikan setiap informasi yang disampaikan dalam kuesioner memiliki bukti dukung yang sesuai. 

Pertemuan ini juga membahas terkait Klinik PPID yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pariaman. Jika Desa/Kelurahan dan lembaga publik menemukan kendala terkait pengelolaan PPID, Bawaslu Kota Pariaman senantiasa membantu melalui Klinik PPID tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat memiliki kebutuhan terhadap informasi yang jelas dan mudah diakses, sehingga pengelola informasi perlu memastikan informasi publik dapat tersedia dan dikelola dengan baik.

“Pengelolaan PPID bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi bagaimana informasi yang dimiliki lembaga dapat dikelola dan diberikan kepada masyarakat secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Riswan.

Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis kepada jajaran Pemerintah Desa Sikapak Timur dalam menjalankan fungsi PPID. Dengan pengelolaan yang baik, informasi publik dapat tersusun secara sistematis sehingga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bawaslu Kota Pariaman turut berbagi pengalaman dalam pengelolaan PPID di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Berbagai praktik yang telah dilakukan menjadi bahan diskusi untuk membantu Desa Sikapak Timur mengembangkan pengelolaan informasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintahan desa.

Bawaslu Kota Pariaman berkomitmen untuk terus mendorong penguatan keterbukaan informasi melalui kolaborasi dengan berbagai badan publik. Melalui pendampingan dan berbagi pengalaman, diharapkan semakin banyak badan publik yang memiliki pemahaman dan kapasitas dalam mengelola informasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat sekaligus mengembangkan inovasi "Bawaslu Berdampak" yang sedang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pariaman.