Lanjutkan Program Bawaslu Berdampak, Bawaslu Pariaman Siap Berkolaborasi bersama Badan Publik di Kota Pariaman

Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman - Bawaslu Kota Pariaman terus berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai badan publik di Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan program "Bawaslu Berdampak", yang menitikberatkan pada penguatan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Sebagai langkah konkret, Bawaslu Kota Pariaman menggelar Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi bersama sejumlah badan publik dari pemerintah desa dan SMA di Kota Pariaman, Senin (22/6/2026). Kegiatan tersebut bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta berdiskusi mengenai penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta strategi membangun kolaborasi antar badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif. Forum ini juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan layanan informasi di masing-masing instansi.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta yang hadir. Seluruh badan publik menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Bawaslu Kota Pariaman, termasuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat melalui pengisian kuesioner sebagai bagian dari proses penilaian.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kota Pariaman berharap tercipta sinergi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik di setiap badan publik. Selain memperkuat implementasi keterbukaan informasi, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas PPID, memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel.